Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bahwa demonstrasi buruh dalam
rangka memperingati Hari Buruh Sedunia akan dilakukan di enam kementerian dan
Istana Negara di Jakarta. "Sekitar 135 ribu buruh akan melakukan 'long
march' ke Istana Negara pada pukul 11.00 hingga 18.00. Sekitar jam 13.30 ada 50
ribu buruh akan diarahkan menyebar ke DPR dan enam kementerian mulai pukul
14.00 hingga 18.00," kata Presiden KSPI M. Said Iqbal di Jakarta, Rabu. Dia
memaparkan keenam kementerian itu adalah Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator
Perekonomian. "Massa aksi buruh bergerak mulai pukul 07.00 pagi, dari
Bekasi sebanyak 70 ribu orang, dari Jakarta 10 ribu orang, Bogor 15 ribu, Depok
1.500, dari Tangerang, Serang, dan Cilegon sekitar 15 ribu buruh. Kemudian,
dari Karawang dan Purwakarta sebanyak 20 ribu.
Semuanya
berkumpul di Bundaran HI pada pukul 10 pagi," jelasnya. Presiden KSPI itu
juga mengatakan, salah satu tuntutan yang diserukan oleh para buruh pada
peringatan "May Day" masih tentang masalah kenaikan upah. Menurut
dia, kenaikan upah para buruh harus disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi
nasional yang dinilai semakin baik. "Siapa bilang dengan kenaikan UMR
(Upah Minimum Regional) buruh akan berhenti melakukan perlawanan untuk
memperoleh kenaikan upah? Bila pertumbuhan ekonomi negara meningkat, artinya
buruh pun harus semakin sejahtera," ucapnya. Oleh karena itu, dia
mengimbau pemerintah untuk lebih memperhatikan hal-hal yang menjadi kebutuhan
para pekerja atau buruh.
Said
menambahkan tuntutan lainnya yang diusung dalam aksi demo Hari Buruh adalah
penghapusan sistem alih daya ("outsourcing") dalam ketenagakerjaan di
Indonesia, khususnya di BUMN. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metrojaya Kombes
(Pol) Rikwanto mengatakan bahwa kepolisian siap menjaga keamanan selama
berlangsungnya peringatan Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei. "Kami seperti
biasa sudah menyiapkan personel untuk mengamankan jalanya demo buruh pada Hari
Buruh, dan kami harap aksi berjalan dengan damai," kata Rikwanto. Dia juga
berharap agar aksi demo buruh yang dilakukan tetap mengikuti peraturan dan
undang-undang yang berlaku. "Melakukan aksi demo buruh boleh saja, asalkan
tetap menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian agar kami bisa melakukan
antisipasi," ujarnya.
Dia juga
mengatakan pihak kepolisian telah menyiapkan 21.000 personel untuk mengamankan
jalannya peringatan Hari Buruh. "Para personel itu tidak hanya ditaruh di
satu tempat demonstrasi, seperti Bundaran HI atau Istana Negara saja, tetapi
juga di beberapa objek-objek vital walaupun tidak ada aksi demo disitu,"
jelasnya. (Ant)
KSPSI SEBUT BIAYA BURUH CUMA 10% TOTAL PRODUKSI
Kenaikan upah
minimum yang disebut para pengusaha meningkatkan biaya total produksi dinilai
tidak sepenuhnya tepat. Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) Subiyanto meyakini biaya buruh (labour cost) hanya 10 persen dari total
biaya produksi. “Beban biaya produksi pengusaha berat karena biaya ‘high cost
economi’ yang tinggi akibat banyaknya pungli, infrastruktur seperti jalanan
yang jelek, serta tingginya suku bunga,” kata Subiyanto dihubungi Jumat (4/1).
Subiyanto
menuturkan ‘high cost economy’ mendominasi 14-15 persen biaya faktor produksi
yang membebani pengusaha. Kedua biaya logistik akibat infrastruktur usaha yang
buruk seperti jalan yang rusak, kemacetan di jalan, membuat biaya distribusi
barang naik. “Sehingga beban biaya produksi pun naik 24 persen,” kata
Subiyanto. Belum lagi, lanjut Subiyanto, biaya suku bunga bank yang tinggi.
“Kenapa tidak 3 faktor ini yang lebih dulu dihadapi malah menjadikan buruh
sebagai korban? Di PHK dengan alasan kenaikan upah minimum,” ujar Subiyanto.
Menurut
Subiyanto, jika para pengusaha keberatan dengan kenaikan upah minimum
seharusnya sesuai dengan aturan Peremenakertrans No 231/2012 perusahaan dapat
mengajukan penangguhan 10 hari sebelum 1 Januari 2013. Pengajuan pun harus
dilakukan secara personal oleh perusahaan bersangkutan dan disetujui oleh
serikat pekerja setempat dengan melampirkan data audit keuangan dua tahun
terakhir sebelum tanggal 1 Januari 2013.
“Tapi sampai
saat ini, berdasarkan informasi dari anggota kami belum ada serikat pekerja
perusahaan besar atau manufaktur yang mengajukan penangguhan, diajak berdialog
terkait dengan penangguhan upah,” kata Subiyanto. Subiyanto juga menambahkan
1700 perusahaan yang diklaim Apindo mengajukan penangguhan ternyata setelah
dicek sebagian besar bukan perusahaan besar tapi UKM.
Seluruh jalur
seputaran Bundaran HI telah dibuka kembali setelah sebelumnya ditutup lantaran
aksi unjuk rasa besar pada Hari Buruh Internasional (May Day). "Untuk jalur
dari Sudirman ke arah Thamrin di depan Bundaran HI baru saja kita buka,"
kata Satuan Penjagaan dan Pengaturan (Sat Gatur) Polda Metro Jaya Ipda Endang
Purnama di depan Plaza Indonesia, Rabu (1/5/2013), sekitar pukul 16.00. Sebelumnya,
kata Endang, pihaknya telah membuka jalan mulai dari daerah Semanggi sampai
Bundaran HI sekitar pukul 15.30. Sedangkan untuk arah sebaliknya, Thamrin
menuju Sudirman, telah dibuka lebih dahulu sekitar pukul 14.30. "Kalau
Sudirman-Thamrin lebih lama soalnya kita nunggu bus-bus pendemo parkir di Monas
dulu," ujar Endang. Untuk daerah di depan Monas akan dibuka seusai May
Day. Jalan dialihkan ke daerah Budi Kemulyaan tembus di Abdul Muis dan langsung
menuju Harmoni
Demo Buruh di Istana Berubah Jadi
Panggung Hiburan
Aksi unjuk rasa
para buruh di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, tiba-tiba
berubah menjadi panggung hiburan. Para buruh bernyanyi serta berjoget bersama
untuk membangkitkan kembali semangat mereka sejak turun ke jalan pagi tadi,
Rabu (1/5/2013). Orator menghentikan sejenak orasi-orasi yang mereka sampaikan
sejak kedatangannya ke Istana. Mereka kemudian memutar lagu-lagu hits,
seperti Gangnam Style dan Andeca-andeci. Sebagian buruh yang
sudah beristirahat dan duduk-duduk langsung berdiri dan berjoget bersama.
Selang beberapa
saat, lagu-lagu rakyat ciptaan musisi kondang Iwan Fals membahana di depan
Istana. Tanpa disuruh, buruh pun turut menyanyikan lagu tersebut dengan lantang
dan penuh penghayatan. Mereka lalu mengepalkan tangan mereka dan mengangkatnya
tinggi-tinggi. Suasana semakin mencair ketika ada saling balas pantun yang
dilontarkan oleh buruh. Gelak tawa pun terpancar dari wajah mereka. Pada saat
itu, bendera-bendera yang mereka bawa kembali berkibaran. Sementara itu,
petugas keamanan yang tadinya terlihat serius memantau kondisi mulai
menggerakan kakinya mengikuti iringi musik.
Buruh Tutup Akses ke Bandara
Soetta, Pengendara Bingung
Pengguna jalan
di sekitar pertigaan Buah, Tangerang, Banten, merasa terganggu dengan penutupan
salah satu jalan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat aksi unjuk
rasa buruh. Mereka harus berputar ke pintu gerbang Rawa Bokor untuk bisa masuk
ke bandara. "Nyusahin semuanya nih kalau demo begini," kata
Hambali, pengguna jalan di pertigaan Buah, Tangerang, Rabu (1/5/2013) siang. Ia
mengatakan, tujuannya ke bandara ialah untuk menjemput tiga temannya yang
bekerja di Bandara Soetta. Namun, karena akses jalan menuju Soetta ditutup, dia
tidak bisa menjemput. "Mereka terjebak di pom bensin dekat bandara. Jadi,
saya tungguin saja di sini," ujarnya.
Sementara itu,
polisi lalu lintas setempat, Briptu Nurdin, mengatakan, hari ini banyak
pengguna jalan yang menanyakan mengenai akses menuju bandara. Mereka harus
berputar terlebih dahulu melalui pintu gerbang depan supaya bisa sampai di
bandara. Nurdin mengatakan, pengguna jalan bisa memanfaatkan jalan melalui
gerbang Rawa Bokor ataupun gerbang di Rawa Kucing. Akan tetapi, kepolisian
menganjurkan agar warga menggunakan akses melalui gerbang di Rawa Bokor karena
gerbang Rawa Kucing sudah cukup macet. Ia mengatakan, aksi demonstrasi yang
dilakukan oleh buruh dari Gerakan Anti Kapitalisme (Gerak) kemungkinan akan
selesai pukul 18.00 WIB. Untuk itu, akses jalan menuju pintu M1 Bandara Soetta
belum dibuka. Penutupan akses pintu belakang Bandara Soetta dilakukan oleh
massa buruh Gerak pada siang tadi. Mereka sengaja memilih untuk datang ke
Bandara Soetta dengan tujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendengar
keluhan mereka.
Pedemo: Pemerintah Tak Pernah Memihak
Kaum Buruh
Aliansi buruh,
mahasiswa, dan masyarakat menggelar aksi Hari Buruh di titik nol Yogyakarta,
Rabu (1/5/2013). Aksi yang dimulai dari taman parkir Abu Bakar Ali ini diikuti
sekitar 800 orang. Massa mengawali aksinya dengan berjalan kaki dari taman
parkir Abu Bakar Ali sekitar pukul 10.30 WIB. Massa juga sempat menyambangi
kantor DPRD Provinsi DIY. Seusai menggelar orasi, massa kembali melanjutkan
demo menuju titik nol km. Dalam aksinya, massa membawa spanduk dan
poster-poster yang sebagian besar didominasi tuntutan penolakan outsourcing
dan penghapusan sistem kerja kontrak.
Koordinator
umum aksi May Day 2013, Kirnadi, mengatakan, pemerintah demi pemerintah yang
berkuasa di Indonesia tidak pernah membela kepentingan kaum buruh. Pemerintah,
menurutnya, malah menjadi garda depan dalam melindungi dan mempertahankan
kepentingan para pemilik modal melalui kebijakan-kebijakan pro-Neoliberalisme. "Pemerintah
seakan membiarkan terjadinya outsourcing dan sistem kontrak. Kebijakan
yang dikeluarkan pemerintah sama sekali tidak memihak kaum buruh,"
terangnya, Rabu (1/5/2013). Ia menambahkan, berbagai undang-undang terkait
perburuhan justru melegalkan penindasan. Bahkan, ketika ada produk hukum yang
sedikit menjamin hak-hak buruh, itu pun tidak pernah ditegakkan.
"Dalam
berbagai kasus perselisihan hubungan industrial, pemerintah akan membiarkan
para pemilik modal bertarung dengan kaum buruh di pengadilan," paparnya. Lebih
lanjut, Kirnadi mengungkapkan, ketika buruh sudah bersusah payah memenangkan
tuntutan kenaikan upah, pemerintah di berbagai daerah justru begitu mudah
menyetujui penangguhan upah. Dalam aksi Hari Buruh 2013 ini, Komite Aksi May
Day menuntut penghapusan sistem kerja kontrak, outsourcing, dan
menuntut jaminan kesehatan untuk buruh di seluruh rakyat Indonesia. Massa juga
menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
"Kenaikan
harga BBM akan semakin mencekik kehidupan rakyat. Kami mendesak dan menuntut
agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM," pungkasnya.
10.000 Buruh se-Jabodetabek akan Gelar Demo di Jakarta
Sekitar 10 ribu
buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia se-Jabodetabek akan
menggelar unjuk rasa di sejumlah lokasi Jakarta untuk menyampaikan tuntutan
perbaikan nasib mereka, kata Presiden Konfederasi Serikat pekerja Indonesia
Said Iqbal. "Para buruh akan bertemu di titik kumpul bundaran HI dan
selanjutnya melakukan jalan kaki menuju Kantor Menko Kesra," kata Presiden
Konfederasi Serikat pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam pesan singkat
yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut dia,
para buruh akan berkumpul di bundaran HI pada pukul 10.15 WIB dan selanjutnya
jalan kaki menuju Kantor Menko Kesra pada pukul 11.13.30 WIB. Pada jam sama,
katanya, sekitar seribuan buruh alih daya atau "outsourcing" juga
melakukan aksi tuntutan perbaikan ke kantor Kementerian BUMN, PLN, PT Telkom,
serta PT Pertamina.
Sebagian buruh, kata Iqbal, direncanakan juga melakukan aksi di kantor Kementerian Kesehatan pada pukul 14-17.00 WIB dan pada jam sama buruh juga melakukan aksi di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dia mengatakan, para buruh menuntut revisi Peraturan Presiden No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan. "Kami menuntut agar pelaksanaan jaminan kesehatan ke seluruh rakyat mulai 1 Januari 2014 bukan bertahap hingga 2019, juga badan hukum publik, Jaminan Kesehatan Daerah harus lebur ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan)," katanya.
Sebagian buruh, kata Iqbal, direncanakan juga melakukan aksi di kantor Kementerian Kesehatan pada pukul 14-17.00 WIB dan pada jam sama buruh juga melakukan aksi di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dia mengatakan, para buruh menuntut revisi Peraturan Presiden No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan. "Kami menuntut agar pelaksanaan jaminan kesehatan ke seluruh rakyat mulai 1 Januari 2014 bukan bertahap hingga 2019, juga badan hukum publik, Jaminan Kesehatan Daerah harus lebur ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan)," katanya.
Para buruh juga
menuntut revisi Peraturan Pemerintah Nomor 101/2012 tentang penerima bantuan
iuran (PBI) berjumlah 150 juta orang dengan iuran Rp22.000 per orang, penerima
upah minimal atau lebih kecil termasuk guru honor harus masuk kategori PBI.
"Kami juga menuntut agar pemerintah menghapus alihdaya BUMN,"
katanya. Dari hasil pantauan Antara, di sejumlah lokasi yang akan menjadi
lokasi unjuk rasa sudah berada petugas keamanan seperti polisi dan Satpol PP,
seperti di depan Balaikota yang merupakan kantor Gubernur DKI Jakarta, serta
gedung Kementerian BUMN. Keduanya berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan,
Jakarta.